Templates by BIGtheme NET
Home » Publikasi » DAS Peusangan Dan Inisiatif Pengelolaan Bersama

DAS Peusangan Dan Inisiatif Pengelolaan Bersama

Untuk Disiarkan Segera Selasa, 30 April 2013 Pk 10.00 WIB

Banda Aceh – 5 Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan harus membuat Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) berbasis ekosistem untuk memastikan kawasan tangkapan air terpenting di Aceh ini tidak semakin rusak di kemudian hari. Jika ekosistem DAS Krueng Peusangan rusak, maka ada 1 juta penduduk Aceh akan menerima dampak meningkatnya bencana alam dan kehilangan sumber air bersih.

Wakil Ketua Forum DAS Krueng Peusangan, Suhaimi Hamid di Banda Aceh (29/4/2014) mengatakan, untuk memastikan DAS Peusangan tetap berfungsi baik sebagai daerah tagkapan air, wilayah DAS ini harus mempertahankan minimal 30 persen tutupan hutannya. “Kita berharap pemerintah 5 kabupaten dan kota di DAS Peusangan berkomitmen untuk tidak merubah fungsi kawasan hutan yang sudah ada,” kata Suhaimi.

Forum DAS Peusangan telah mengajukan konsep “Visi Peusangan” dalam penyusunan RTRW di 5 Kabupaten dan Kota yang wilayahnya masuk DAS Peusangan yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Dalam Visi Peusangan, memuat usulan desaian RTRW yang berbasis ekosistem yang  menyeimbangkan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Saat ini DAS Peusangan di wilayah hulu hingga hilirnya cenderung dibuka untuk lahan perkebunan dan pertanian. Akibat pemanfaatan lahan yang tidak diatur, banyak lahan kritis di DAS Peusangan yang berpengaruh pada kualitas ekosistem. “Maka tak heran kalau di kawasan hilir seperti Bireuen dan Aceh Utara sering banjir di musim penghujan karena tidak ada lagi keseimbangan ekosistem,” kata Suhaimi.

Berdasarkan citra satelit 2006 – 2009 DAS Peusangan kehilangan tutupan hutan sekitar 300 hektar per tahun. Di Aceh Tengah, Bireuen dan Bener Meriah kehilangan tutupan hutannya cukup mengkhawatirkan karena adanya kegiatan pembukaan lahan yang tidak terkontrol dan ilegal logging.

Suhaimi meminta Pemerintah 5 kabupaten dan kota di DAS Peusangan serius mengelola kawasan ini secara bersama. Apalagi para Bupati dan Walikota sudah menadatangani MoU kerjasama untuk mengelola DAS Peusangan secara bersama dan berkelanjutan pada 2011.

aktif melobi privat sektor yang memanfaatkan jasa air sungai Krueng Peusangan untuk berpartispasi melestarikan DAS Peusangan dalam mekanisme Imbal Jasa Lingkungan. Hingga saat ini dua perusahaan sudah menjalin kerjasama dengan masyarakat dengan memberi bantuan bibit pohon untuk merestorasi pinggiran sungai Krueng Peusangan.

Forum DAS Peusangan sebagai forum multi pihak yang terdiri dari perwakilan dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, serta sejumlah tokoh masyarakat dan LSM yang bekerja di wilayah ini seperti WWF,  Yayasan Leuser Internasional, Forum Danau Laut Tawar, Intitut Redelong Aceh, Aceh Green Community, dan Silfa, merupakan pihak yang diberi amanah untuk mengawal MoU 5 kabupaten kota di DAS Peusangan.

Kerjasama pemerintah daerah di DAS Peusangan merupakan model pengelolaan DAS bersama pertama yang ada di Aceh, dan sekarang mulai diterapkan juga modelnya di DAS Krueng Aceh dan DAS Krueng Tamiang. Belum lama ini Gubenur Aceh mendapat penghargaan dari Kementrian Kehutanan atas keberhasilan model pengelolaan DAS secara terpadu.

“Sekarang penting untuk kita semua mengawal proses penyusunan tata ruang di 5 kabupaten kota di DAS Peusangan. Karena salah satu  rencana startegis pengelolaan DAS yakni memastikan tataruang berbasis ekosistem,” tandas Suhaimi. (selesai)

Kontak Person : Suhaimi Hamid Wakil Ketua FDKP Hp 0852 6050 8005

Catatan Untuk Redaksi :

DAS Peusangan merupakan DAS yang berada di bagian utaraProvinsi Aceh dan saat ini mendapatkan status DAS prioritas nasional. Aliran Krueng Peusangan berasal dari gugusan Pegunungan Bukit Barisan yang bermuara ke Selat Malaka. Berdasarkan peta DAS dari BPDAS tahun 2007 dapat diketahui luas DAS Peusangan yaitu 255.780, 28 Ha dengan panjang sungai 128 km yang melintasi 5 (lima) Kabupaten / Kota yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan SK Menhut No.170 Tahun 2000 tentang Penunjukan kawasan Hutan dan Perairan, dimana terdapat 167.443 Ha atau sekitar 65% dari luasan kawasan DAS Peusangan adalah Kawasan Budidaya atau Areal Penggunaan Lain, 47.816 Ha atau sekitar 18% adalah Kawasan Hutan Lindung, 24.383 Ha atau sekitar 9,5% adalah Kawasan Hutan Produksi dan sisanya adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Suaka alam dan Perairan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful