Templates by BIGtheme NET
Home » Artikel » Mukim Sebagai Benteng Penyelamatan Hutan dan Satwa Liar di Lansekap PJT
Ketua Umum Forum DAS Krueng Peusangan, Suhaimi Hamid saat menutup FGD dengan Mukim di Djarwal Hotel, Bireuen, Kamis 12 April 2017

Mukim Sebagai Benteng Penyelamatan Hutan dan Satwa Liar di Lansekap PJT

Daspeusangan.org | Kerusakan hutan merupakan salah satu penyebab punahnya satwa liar yang dilindungi di hutan Aceh. Selain itu, perburuan satwa liara menjadi persoalan lain, sehingga para pihak harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh.

Kerusakan hutan dan punahnya satwa liar di Lansekap PJT (Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang) tidak dapat dibendung. Berdasarkan Luas hutan Aceh pada 2009 sekitar 3,154 juta hektare menurun ke angka 3,027 juta hektare. Sedangkan kerusakan hutan periode 2014 dan 2015 sekitar 21.056 hektare.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia, kerusakan hutan Aceh di lansekap Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang (PJT) terjadi di Aceh Utara seluas 1.771 hektare, Aceh Timur seluas 4.431 hektare, dan Kabupaten Aceh Tengah seluas 266.695 hektare. Kejahatan lingkungan sektor kehutanan maupun perdagangan dan perburuan satwa liar pada 2016 masing-masing 36 kasus dan 3 kasus.

Untuk menekan laju kerusakan hutan dan punahnya satwa liar di Lansekap PJT, Koalisi Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang (PJT) yang terdiri dari WWF, FDKP dan BSUIA memandang, aturan adat mukim akan menjadi solusi kuat untuk mempertahankan  luasan hutan Aceh dan perlindungan satwa liar.

Keberadaan mukim sebagai lembaga adat diyakini mampu mengeluarkan aturan adat yang harus di taati dan dihormati semua kalangan, karena aturan adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh lebih berfungsi dalam struktur dan bangunan sosial, sehingga aturan adat yang dikeluarkan dapat dijalankan.

“Saya sangat yakin, Mukim akan menjadi benteng terakhir penyelamatan lingkungan dan satwa liar yang dilindungi, sehingga keberadaan mukim harus diperkuat dengan aturan adat,” kata Juli Ermiansyah Putra, S. Hut dihadapan para Imum Mukim dan Tokoh Adat pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang dilangsungkan FDKP di Djarwal Hotel, Bireuen, Selasa 12 April 2017.

Salah satu Imum Mukim dari Aceh Tengah menuturkan, aturan adat tentang larangan menggunakan pestisida untuk mengambil ikan di Krueng Peusangan pernah dibuat dirinya, kata dia, aturan itu berlaku hingga saat ini, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menggunakan pestisida untuk mengambil ikan di Krueng Peusangan.

“Aturan ini berlaku karena masyarakat sepakat untuk manjaga dan menaati aturan ini, karena kita sepakat, bahwa menggunakan pestisida dapat membahayakan orang lain, aturan adat itu mengatur demi kepentingan bersama,” katanya.

Sementara Ketua Umum FDKP, Suhaimi Hamid mengucapkan terimakasih kepada para Imum Mukim dan tokoh adat yang telah berpartisipasi pada FGD yang diselenggarakan Koalisi PJT. Menurut dia, FGD yang dilangsungkan merupakan pertemuan awal antara Koalisi PJT dengan Mukim untuk kepetingan pengelolaan hutan dan perlindungan satwa liar di Lansekap PJT.

“Mari sama-sama kita menjaga hutan dan melindungi satwa liar untuk keberlangsungan hidup ummat manusia di muka bumi ini,” ajak Suhaimi Hamid pada saat menutup acara FGD pada Rabu 13 April 2017 siang kemarin.

Kata Suhaimi, keberadaan Mukim harus diperkuat secara regulasi, sehingga keberadaan Mukim di akui dan dihormati semua pihak.

“Bireuen telah melahirkan aturan tentang hutan adat mukim, melalui regulasi ini, Mukim harus diperkuat dan diberdayakan melalui pengelolaan hutan adat mukim di masing-masing kemukiman,” jelas Suhaimi Hamid. [AH]

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful