Templates by BIGtheme NET
Home » Artikel » Koalisi PJT Sosialisasi Aturan Pertambangan di Bireuen

Koalisi PJT Sosialisasi Aturan Pertambangan di Bireuen

Daspeusangan.org | Koalisi PJT yang terdiri dari WWF, FDKP dan BSUIA telah melakukan sosialisasi aturan pertambangan di Lansekap Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang (PJT) pada Kamis 4 Mei 2017 di Oproom Kantor Bupati Bireuen.

Sosialisasi tersebut bagian dari program Shared Resources Join Solution (SRJS) di Aceh yang diselenggarakan Koalisi PJT. Sosialisasi ini diikuti bagian perizinan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bireuen, Camat dan Keuchik di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bireuen, perwakilan dari Aceh Utara, Bener Meriah dan perwakilan CSO dari Aceh Tamiang.

Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Khairil Basyar ST MT menuturkan, provinsi Aceh, secara geologis merupakan daerah yang berpotensi, termasuk sumber daya alam (SDA) seperti mineral dan tambang. Di samping banyaknya bahan tambang energi primer, Aceh juga berpotensi banyak bencana alam.

“Bila aktivitas pertambangan tidak memiliki izin, tidak mendapat pembinaan dan pengawasan akan sangat beresiko. Peti emas bisa terkubur sangat dalam, sebagai kecelakaan tambang. Bencana yang akan sering terjadi di Aceh adalah longsor dan banjir,” kata Khairil.

Khairil menambahkan, aktivitas penambangan Galian C dengan menggunakan alat berat harus mendapat pengawasan dari pemerintah. Kata dia, pelaku penambangan harus mematuhi kaidah dan teknik pertambangan yang baik, seperti hak dan kewajiban.

“UU tentang Pertambangan juga mengatur tentang sanksi administrasi, adanya ganjaran bagi pelaksana pelanggaran/ kejahatan termasuk, dari oknum yang melanggar. Ada ketentuan pidana dan denda,” katanya.

Sementara Dosen Hukum Univesitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Yanis Rinaldi mengatakan, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan, sebagaiman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Dokumen Amdal berlaku bagi aktivitas pertambangan besar, bila skalanya kecil, dokumen lingkungan yang berlaku, seperti UKL UPL dan SPPL sebagai bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan,” kata Yanis.

Ketua Umum FDKP, Suhaimi Hamid menuturkan, salah satu konsentrasi program SRJS Aceh adalah penambangan pasir yang bertanggung jawab.

“Kita mendorong pemerintah dan para pihak untuk mewujudkan penambangan pasir yang bertanggung jawab, selama ini, aktivitas penambangan pasir los control pemerintah, kedepan pemerintah perlu menetapkan zonasi penambangan,” tutur Suhaimi.

Suhaimi berharap, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota turut mendukung upaya yang dilakukan Koalisi PJT di Lansekap Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang. []

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful