Templates by BIGtheme NET
Home » Artikel » Dukung Pengelolaan Hutan Lestari, DLHK Aceh Usulkan Revisi Pergub No 20/2013
Diskusi Revisi Pergub No 20/2013

Dukung Pengelolaan Hutan Lestari, DLHK Aceh Usulkan Revisi Pergub No 20/2013

Daspeusangan.org | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Ir Saminuddin B Tou MSi membuka diskusi tentang revisi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013 tentang SOTK KPH Aceh pada Sabtu (7/10). Diskusi yang digelar di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh difasilitasi oleh Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP) melalui program Shared Resource Joint Soluction (SRJS) Aceh.

“Untuk meningkatkan kinerja KPH dan pengelolaan hutan Aceh di tingkat tapak, kita memandang perlu merevisi Pergub itu, ini penting agar pengelolaan hutan Aceh berjalan sesuai dengan dinamika dan harapan pemerintah dan rakyat Aceh,” kata Ir Saminuddin B Tou MSi.

Dikusi tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh FDKP, guna mendorong regulasi pengelolaan hutan lestari di Aceh, sebagai salah satu rumusan hasil kajian para pihak yang dipandu oleh Prof Agus Setyarso pada 30 Agustus 2017 lalu.

Sementara Sekretaris Dinas LHK Aceh, Karyamansyah, SHut., MP yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut mengatakan, hasil revisi Pergub No 20 Tahun 2013 ini akan segera disampaikan  kepada Gubernur Aceh dan Kementerian Dalam Negeri.

“Ada sejumlah pasal yang menurut kita menghambat pengelolaan dan pemanfatan hutan Aceh, karena itu perlu kita  revisi, terutama tentang fungsi  KPH dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan,” katanya.

Sekdis DLHK Aceh juga mengucapkan terima kasih kepada FDKP yang telah memfasilitasi diskusi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada FDKP dan Koalisi PJT serta program SRJS Aceh, DLHK siap bekerjasama dengan para pihak untuk menjaga dan mengelola hutan Aceh,” kata Karyamansyah saat menutup diskusi tersebut.

Secara terpisah, Ketua Umum Forum DAS Krueng Peusangan, Suhaimi Hamid menuturkan, pihaknya terus mendorong pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh untuk mengelola hutan Aceh secara lestari.

“Kita komit mendorong pemerintah Aceh melahirkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hutan lestari, sejauh regulasi itu bermanfaat untuk pengelolaan hutan, kita tetap mendukung,” kata Suhaimi.

Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri Kepala Dinas LHK Aceh, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala KPH II, KPH IV dan KPH VI dan Kepala Tahura Pocut Meurah Intan. Selain dari instansi pemerintah, diskusi itu juga dihadiri perwakilan BSUIA, WWF, dan JKMA. []

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful