Templates by BIGtheme NET
Home » Kliping Media » Pemerintah Aceh Diminta Tertibkan Galian C di DAS Peusangan
DAS Peusangan yang secara geografis hulunya berada di Aceh Tengah, tepatnya di Danau Lut Tawar, Takengon, dan hilirnya berada pesisir Kabupaten Bireuen. Foto: Abdul Halim

Pemerintah Aceh Diminta Tertibkan Galian C di DAS Peusangan

ACEHTREND.CO, Banda Aceh- Masyarakat di tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten untuk menertibkan galian C illegal yang beroeprasi di sepanjang Daerah aliran sungai (DAS) Krueng Peusangan. Menurut warga, kehadiran galian C illegal, telah menyebabkan rusaknya ekosistem.

Perwakilan masyarakat dari masing-masing kabupaten, Muhammad dari Bener Meriah, Win dari Aceh Tengah dan Husaini dari Aceh Utara, kepada media ini mengatakan, sejauh ini kehadiran unit usaha galian C yang dibuka secara illegal, telah mulai berdampak buruk bagi ekosistem di tiap-tiap daerah

“Bukan hanya air sungai yang keruh dan matinya ikan kerling, tapi juga telah membuat perkebunan warga longsor, fasilitas publik seperti jalan juga rusak. Pemerintah harus memperhatikan ini, sebelum timbul gejolak di tengah masyarakat,” ujar Muhammad yang diamini oleh rekan-rekannya, Selasa (24/10/2017).

Muhammad juga menambahkan, bila tidak segera ditangani, dampak buruk kehadiran galian C akan semakin parah di hari depan. Saat ini saja, tambahnya, di kawasan Bener Meriah dan Aceh Tengah, dalam satu kampung, ada dua atau tiga galian C yang dikelola secara illegal dan tidak sesuai dengan aturan.

Kendatipun demikian, warga tidak menafikan bahwa kebutuhan galian C bagi pembangunan tidak bisa ditolak. Apalagi semenjak digelontorkannya Dana Desa. Kebutuhan akan material seperti batu dan pasir semakin meningkat dari hari ke hari.

Untuk itu, mereka berharap agar pemerintah segera melakukan penertiban, dan kemudian dilakukan peletakan titik zonasi galian C. “ Kami tidak menafikan pentingnya galian C untuk pembangunan fisik, baik di tingkat kampung maupun untuk kebutuhan di tingkat pemkab dan propinsi. Tapi kebutuhan itu, tidak harus mengorbankan banyak orang, khususnya rakyat kecil yang membuka kebun di kawasan sungai,” ujar Husaini.

Win dalam kesempatan itu juga menyampaikan hal yang senada. “Penertiban dan melakukan pemetaan menjadi penting, agar tidak semua tempat dijadikan sebagai lokasi galian C. kami tidak iri terhadap rezeki orang lain. Tapi tidak semua area bisa digali untuk diambil materialnya. Untuk itu penentuan tempat khusus oleh pemerintah menjadi penting,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP), Suhaimi Hamid, ikut mendukung aspirasi warga di tiga kabupaten itu. Hasil penelitian pihaknya, sejauh ini, DAS Peusangan merupakan kawasan yang sudah rusak parah.

“Kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan bersama antara manusia dan alam, kini sudah digarap atas berbagai kepentingan, baik oleh perkebunan, illegal logging, maupun usaha-usaha lain yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan,” ujar Suhaimi.

Untuk itu, dia berharap pemerintah di tiga kabupaten menjawab harapan warga, agar melakukan zonasi dan penertiban terhadap galian C illegal. “Kami siap membantu fasilitasi untuk membuat aturan demi terwujudnya zonasi. Kehadiran konsep ini tidak akan membunuh usaha warga lainnya di bidang galian C. Tapi murni upaya menertibkan demi keselamatan jiwa dan ekonomi mereka sendiri. Karena galian C di zona bahaya akan menghadirkan bencana di masa depan,” ujar Suhaimi. []

Sumber : AceHTrend

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful